GK Sentil Program Universal Health Coverage Pemkab Minahasa Hingga Silpa di Dinkes

Radardaerah.com.MINAHASA– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Glady Kandouw (GK), sentil soal program Universal Health Coverage Pemkab beberapa tahun terakhir.

Karena menurut GK, tahun 2019, hampir seluruh warga Minahasa, atau sekitar 75 persen di cover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemkab.

Namun selanjutnya, di tahun 2020, warga Minahasa hanya tercover 30 persen. Mirisnya lagi, kata GK, di tahun 2023, hanya tinggal 25 persen saja.

“Tetapi, lebih mirisnya lagi, kalau bilang anggaran ini tidak cukup, kenapa di Dinas Kesehatan yang notabene begitu banyak rekofusing anggaran yang dianggarkan di situ, tiga tahun berturut-turut terjadi silpa,” bebernya kepada media ini, Senin (6/3/23).

Itu sebabnya, kata Kandouw, DPRD akan mencari tahu apa penyebabnya sehingga program Universal Health Coverage Pemkab Minahasa tidak jalan sebagaimana mestinya.

“Kalau hanya satu tahun itu terjadi kita pasti maklumi. Tapi ini sudah tiga tahun berturut-turut terjadi silpa. Apa artinya ini?,” tanya Kandouw.

Menurut Kandouw, ada beberapa program Pemkab Minahasa yang semestinya tidak diberikan anggaran besar, karena tidak terpakai alias silpa.

“Kenapa anggaran itu tidak di cover saja untuk digunakan di BPJS Kesehatan. Atau bisa saja digunakan untuk tunjangan tenaga ahli kesehatan agar lebih bermanfaat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Universal Health Coverage merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi. Memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.