Evaluasi KPK RI, MCP Tomohon 2023 Kelima Terbaik se-Sulut
Radardaerah.com.MANADO– Pemerintah Kota Tomohon menjadi salah satu dari Lima Daerah di Sulawesi Utara, yang dinilai terbaik oleh KPK.
“Selamat untuk Kota Tomohon yang mendapatkan peringkat ke 5 dari 15 kabupaten/kota se- Sulut dalam hasil penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2023,” ujar Ketua KPK Republik Indonesia, Nawawi Pomolango, Rabu (6/7) di aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
Penghargaan tersebut dalam acara Rapat Dengar Pendapat terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Kepala Daerah Se-Sulawesi Utara yang di selenggarakan oleh KPK RI bertema Evaluasi Program pemberantasan Korupsi tahun 2023.
Pada kesempatan itu, Nawawi Pomolango menegaskan pentingnya pengawasan fungsional internal daerah secara umum dalam mencegah dan memberantas korupsi di daerah.
Menurutnya hal itu dilakukan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Yah memang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk sama sama meningkatkan pengawasan secara internal dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar mantan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Bali itu.
Nawawi dalam kesempatan tersebut menyertakan hasil penilaian KPK dengan nilai 87,89. Sedangkan untuk survey penilaian integritas (SPI) kota Tomohon tahun 2023 masuk pada kategori terbaik ketiga se- Sulut dengan capaian nilai 76,49.
“Kiranya kolaborasi yang telah dibangun selama ini akan semakin mantap, sehingga kita terus dapat meningkatkan pengawasan fungsional internal daerah,” singkatnya.
Sementara itu, Walikota Tomohon Caroll Senduk SH ketika mengetahui akan penghargaan ini merasa senang karena apa yang dicapai saat ini, adalah bukti kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah Kota Tomohon, untuk tidak melaksanakan praktek praktek Korupsi.
“Saya berharap capaian program Monitoring Center for Prevention (MCP) / Program pencegahan korupsi terintegrasi Kota Tomohon akan terus naik dalam upaya mendukung penuh KPK dalam pencegahan korupsi , ini juga berkat kinerja yang ditunjukan oleh para pegawai baik ASN maupun Tenaga Kontrak,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandow.
“Saya harap kegiatan ini dioptimalkan dan dapat dimanfaatkan, serta dijadikan sebagai wahana komunikasi aktif dan saling berbagi informasi dan gagasan terkait upaya ke depan dalam menghilangkan perilaku koruptif maupun tindak-tindak korupsi secara efektif,” jelasnya.
Dalam acara tersebut selain dihadiri oleh ketua KPK RI Nawawi Pomolango, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw, juga seluruh Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara, Walikota/ Bupati se- Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
